6 Sub Kegiatan Tak Efektif Tangani Stunting di Jambi

Reporter: Andri Briliant Avolda |

Editor: Adriansyah |

Kamis , 29 Feb 2024 - 20:16

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Sueb Cahyadi--

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi menyebutkan terdapat evaluasi dalam penangangan kasus stunting yang berjalan tidak efisien. Hal ini dilaporkan pada Entry Meeting Program Pengawasan Stunting, Pengentasan Kemiskinan, dan Sektor UMKM pada (28/2) di Rumah Dinas Gubernur Jambi.

Hal ini dilaporkan langsung oleh Korwas Bidang APD BPKP Jambi, Fredy Joko Susilo, dalam penyampaian hasil anggaran tidak efektif dari program, kegiatan, dan sub kegiatan kedinasan di Provinsi Jambi.

"Ada beberapa pengelompokkan anggaran yang tidak efektif. Diantaranya 6 sub kegiatan dari beberapa kedinasan Provinsi Jambi yang tidak efektif dalam penanganan stunting," sampainya.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Sueb Cahyadi, menjelaskan terkait angka penanganan stunting di Provinsi Jambi saat ini sebesar 18 persen yang diketahui nilai ini berada di bawah APS Nasional sebesar 21.6 persen.
BACA JUGA:Mantan Kasat Narkoba Divonis Mati

BACA JUGA:Gunakan Hasil Pileg 2024

"Berdasarkan grafik nasional, Jambi sudah berhasil dalam penanganan angka stunting," ungkap Sueb.

Disebutkan pula bahwa masih banyak evaluasi yang diperlukan untuk penanganan stunting di Provinsi Jambi sendiri, khususnya hal-hal yang bersifat operasional.

"Seperti kegiatan strategi nasional percepatan penurunan stunting dan indikator keberhasilan dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Angka Stunting Indonesia itu tidak mendapat dukungan anggaran yang memadai serta tidak mencapai target," ungkapnya.

Namun, hal ini kemudian diperjelas oleh Sueb Cahyadi bahwa untuk segala upaya konvergensi, koordinasi, dan hubungan antar stakeholder serta pihak swasta tetap berjalan.

Adapun sub kegiatan kedinasan yang masuk menjadi evaluasi perencanaan dan penganggaran lanjutan tahun 2023 dalam sektor penanganan stunting seperti, pertama OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi sebab kegiatan tersebut tidak berdampak langsung terhadap penanganan stunting.

Kemudian, kedua, OPD Dinas Ketahanan Pangan untuk sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan, dan Harga Pangan sebab indikator tersebut tidak berkairan langsung dengan penanganan stunting.

Ketiga, OPD Sekretariat Daerah untuk sub kegiatan Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan sebab kegiatan hanya berupa rapat dan perjalanan dinas tanpa disertai arah dan tujuan dalam penanganan stunting.

Selanjutnya, keempat OPD Dinas Pendidikan untuk sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik dengan rancangan belanja sebesar Rp 778.000.000 sebagai belanja perjalanan dinas.

Lalu, kelima, OPD Dinas Kesehatan untuk sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dengan rancangan belanja Honorarium Narasumber senilai Rp 108.400.000 serta rincian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota senilai Rp 704.500.000

6 sub kegiatan tak efektif tangani stunting di jambi                             jambi, jambiekspres.co - badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi jambi menyebutkan terdapat evaluasi dalam penangangan kasus stunting yang berjalan tidak efisien. hal ini dilaporkan pada entry meeting program pengawasan stunting, pengentasan kemiskinan, dan sektor umkm pada (28/2) di rumah dinas gubernur jambi.
hal ini dilaporkan langsung oleh korwas bidang apd bpkp jambi, fredy joko susilo, dalam penyampaian hasil anggaran tidak efektif dari program, kegiatan, dan sub kegiatan kedinasan di provinsi jambi.
"ada beberapa pengelompokkan anggaran yang tidak efektif. diantaranya 6 sub kegiatan dari beberapa kedinasan provinsi jambi yang tidak efektif dalam penanganan stunting," sampainya.
sebelumnya, kepala perwakilan bpkp provinsi jambi, sueb cahyadi, menjelaskan terkait angka penanganan stunting di provinsi jambi saat ini sebesar 18 persen yang diketahui nilai ini berada di bawah aps nasional sebesar 21.6 persen.baca juga:mantan kasat narkoba divonis mati
baca juga:gunakan hasil pileg 2024
"berdasarkan grafik nasional, jambi sudah berhasil dalam penanganan angka stunting," ungkap sueb.
disebutkan pula bahwa masih banyak evaluasi yang diperlukan untuk penanganan stunting di provinsi jambi sendiri, khususnya hal-hal yang bersifat operasional.
"seperti kegiatan strategi nasional percepatan penurunan stunting dan indikator keberhasilan dalam rencana aksi nasional percepatan angka stunting indonesia itu tidak mendapat dukungan anggaran yang memadai serta tidak mencapai target," ungkapnya.
namun, hal ini kemudian diperjelas oleh sueb cahyadi bahwa untuk segala upaya konvergensi, koordinasi, dan hubungan antar stakeholder serta pihak swasta tetap berjalan. 
adapun sub kegiatan kedinasan yang masuk menjadi evaluasi perencanaan dan penganggaran lanjutan tahun 2023 dalam sektor penanganan stunting seperti, pertama opd dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pug kewenangan provinsi sebab kegiatan tersebut tidak berdampak langsung terhadap penanganan stunting.
kemudian, kedua, opd dinas ketahanan pangan untuk sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan, dan harga pangan sebab indikator tersebut tidak berkairan langsung dengan penanganan stunting.
ketiga, opd sekretariat daerah untuk sub kegiatan fasilitas, koordinasi dan sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesehatan sebab kegiatan hanya berupa rapat dan perjalanan dinas tanpa disertai arah dan tujuan dalam penanganan stunting.
selanjutnya, keempat opd dinas pendidikan untuk sub kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik dengan rancangan belanja sebesar rp 778.000.000 sebagai belanja perjalanan dinas. 
lalu, kelima, opd dinas kesehatan untuk sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan rancangan belanja honorarium narasumber senilai rp 108.400.000 serta rincian belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota senilai rp 704.500.000
"dan keenam, opd dinas pupr untuk sub kegiatan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis spam senilai rp 1.000.000.000," sampainya.
pelaporan ini direspon langsung oleh wakil gubernur jambi, abdullah sani, ia menyebutkan bahwa rapat yang diadakan ini merupakan tahapan untuk kemajuan bagi provinsi jambi, oleh karena itu diharapkan adanya introspeksi untuk ke depannya.
bpkp pada akhir pelaporannya juga memberikan rekomendasi kepada gubernur terkait evaluasi yang disampaikan, yaitu pertama menginstruksi kepada opd untuk merevisi renstra opd tahun 2021-2026 dan renja dengan memperhatikan keselarasan sasaran startegis dan penetapan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang memiliki atribut lengkap.
rekomendasi kedua untuk melakukan revisi dokumen perencanaan rkpd dalam rangka perbaikan kualitas indikator pada program, kegiatan, dan sub kegiatan opd dengan menetapkan indikator kinerja program.
wagub sani menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi serta meningkatkan komitmen antara pemerintah provinsi jambi serta para mitra dalam mendukung percepatan penurunan stunting dan program kerja.
pada kesempatan tersebut wagub sani juga mengajak semua bidang dan stakeholder terkait untuk bersama-sama meningkatkan kinerja agar target penurunan stunting di provinsi jambi bisa tercapai.
wagub sani menjelaskan, untuk menentukan arah kegiatan percepatan penuruan stunting, maka diperlukan kegiatan yang menunjang pelaksanaan percepatan penurunan stunting. 
"kita sangat memerlukan rapat antar bidang intervensi yang dilakukan oleh bidang intervensi spesifik dan sensitif, bidang koordinasi dan konvergensi, bidang pendampingan dan kampanye perubahan perilaku serta bidang monev dan knowledge management, dengan pencapaian dan indikator yang mengarah pada pencapaian tujuan yang jelas. masing-masing bidang sebaiknya menginventarisir kegiatan yang telah dan akan dilakukan serta apa yang akan dilanjutkan pencapaiannya pada tahun 2024 ini,” jelas wagub sani. (*)