Hari Ini MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, Jaga Situasi Tetap Kondusif

hari ini mk bacakan putusan sengketa pilpres, jaga situasi tetap kondusif jambi, jambiekspres.co - mahkamah konstitusi (mk) akan membacakan putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) pilpres 2024 hari ini, senin (22/4). putusan ini menentukan nasib gugatan pasangan anies baswedan-muhaimin iskandar, ganjar pranowo-mahfud md dengan pihak terkait pasangan prabowo subianto-gibran rakabuming raka. tim pemenangan partai koalisi prabowo-gibran jambi, syahbandar mengaku optimis bahwa mk akan menolak seluruh permohonan pemohon. ini setelah pihaknya melihat semua fakta persidangan yang dilakukan di mk beberapa waktu lalu.  “kita optimis permohonan pemohon ditolak seluruhnya. saya pikir semua yang dipersoalkan sudah terbantahkan dalam fakta persidangan,” ujarnya, minggu (21/4) kemarin.  syahbandar juga menghimbau agar tim pemenangan dan relawan prabowo-gibran tetap menjaga situasi agar kondusif jelang putusan mk. “perintah dari pusat, kita diminta untuk menjaga agar situasi kondusif,” sebutnya.  baca juga:bungo meriahkan hari kartini dengan beragam kegiatan baca juga:jalan padang-kerinci terputus akibat tertimbun longsor di lolo disamping itu, pihaknya juga meminta agar masyarakat untuk menerima apapun yang menjadi keputusan mk. menurutnya, apapun hasilnya itu adalah yang terbaik untuk bangsa indonesia kedepan.  “kita memiliki tanggung jawab bersama, menjaga agar kondisi di daerah tetap kondusif. kepada tim juga sudah kita minta agar tidak jumawa terhadap keputusan nanti,” tegasnya.  sebelumnya, provinsi jambi termasuk salah satu daerah yang dipersoalkan dalam phpu pilpres. gugatan itu dilayangkan dalam permohonan pasangan nomor urut 3, ganjar-mahfud.  dalam permohonannya, pasangan ganjar-mahfud setidaknya mempersoalkan 10 tps yang ada di kabupaten/kota dalam provinsi jambi. tps ini dinilai bermasalah, baik itu jumlah pemilih, jumlah surat suara, maupun pengguna hak pilih pada pemilu 14 februari lalu.  pertama ada di tps 022, kelurahan wijaya pura, kecamatan jambi selatan, kota jambi. dimana dalam permohonnya, pasangan ganjar-mahfud menyebut bahwa adanya pelanggaran yakni surat suara yang direrima tps kurang dari jumlah dpt.   kemudian ada juga pelanggaran  dimana surat suara yang diterima tps melebihi jumlah dpt. ini ditemukan di tps 06, desa terjun gajah, kecamatan betara dan tps tps 04 desa teluk pulau raya, kecamatan seberang kota, kabupaten tanjung jabung barat (tanjabbar).  serta tps 03 simpang l merangin, kecamatan bangko kabupaten merangin dan tps 041, kelurahan simpang iii sipin, kecamatan kota baru, kota jambi. berikutnya pelanggaran prosedur berupa pengguna surat suara lebih besar dari pengguna hak pilih. pelanggaran ini ditemukan di  tps 003, desa pematang pauh, kecamatan tungkal ulu dan tps 01, desa pidang gading, kecamatan merlung, kabupaten tanjabbar.  ada juga di tps 68, kelurahan mayang mangurai, kecamatan alam barajo, kota jambi, serta tps 09, desa tanjung, kecamatan bathin, kabupaten sarolangun. komisioner pemilihan umum (kpu) provinsi jambi suparmin  mengatakan bahwa pihaknya sudah memberikan jawaban tertulis terhadap permononan tersebut.  “kita sudah serahkan jawabannya, terkait apa-apa saja yang dipersoalkan. sudah kita serahkan secara tertulis,” katanya. suparmin menjelaskan bahwa proses phpu merupakan wilayahnya kpu ri. sehingga selama proses sidang mk, kapasitas pihaknya hanya sebagai saksi. "tapi hingga masa akhir persidangan, kita tidak diminta sebagai saksi. artinya sudah cukup dengan jawaban tertulis yang kita buat," katanya. bagaimana dengan phpu pileg? mantan komisioner kpu muaro jambi ini menjelaskan bahwa di jambi hanya ada tiga partai yang melakukan gugatan yakni ppp, nasdem dan pdip. "kita masih menunggu apakah gugatan ini teregister atau tidak," sebutnya. masa sidang phpu pileg, kata suparmin, akan berlangsung selama 30 hari kedepan sejak tanggal 23 april besok. "kita akan lihat. yang jelas kpu sudah mempersiapkan diri sebagai termohon dalam phpu pileg ini," tegasnya. pengamat politik universitas airlangga surabaya, airlangga pribadi kusman menyatakan putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) pilpres 2024 oleh mahkamah konstitusi (mk) pada hari ini harus memenuhi rasa keadilan publik. "saya berharap hakim mk mengambil keputusan atas dasar keadilan hukum dan fakta hukum, serta bukti-bukti yang tampil dalam persidangan, sehingga memenuhi rasa keadilan publik," kata airlangga dihubungi di surabaya, minggu. airlangga mengatakan jika benar terjadi intervensi aparat dan politisasi bantuan sosial saat pilpres 2024 sesuai bukti dan fakta hukum, maka terjadi pelanggaran berat yang bertentangan dengan landasan etika bernegara, dan rujukan tertinggi hukum di indonesia yakni sila ke-4 pancasila. "pada sila keempat pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. tekanannya bagaimana rakyat dalam dimensi kerakyatan bisa menghasilkan hikmah kebijaksanaan? hal itu terjadi apabila dalam suara republikanisme, jika suara rakyat tidak dibelenggu dominasi oleh kuasa material dan kuasa politik," ujarnya. jika hal ini bisa dilaksanakan dengan baik, lanjut dia, ini yang disebut sebagai kemerdekaan yang bebas dari dominasi. hanya dengan itulah suara rakyat akan menghasilkan, oleh bahasa para pendiri bangsa disebut hikmah kebijaksanaan. "politisasi bansos maupun intervensi aparat adalah bentuk dominasi material, dan dominasi politik yang menghalangi rakyat untuk menghasilkan terpimpin oleh hikmah kebijaksanaan," ujarnya. sementara itu, pengamat politik m. qodari meyakini amicus curiae atau sahabat pengadilan, tidak akan mempengaruhi putusan hakim mahkamah konstitusi (mk). “saya melihatnya sebagai upaya terakhir untuk membentuk opini, mempengaruhi opini dari mahkamah konstitusi dari hakim-hakim mahkamah konstitusi," katanya dalam keterangan tertulis di jakarta, sabtu. menurut dia mahkamah konstitusi telah menyelesaikan proses formal yakni persidangan yang terbuka untuk umum. "pada hari ini (kemarin,red) majelis hakim itu tinggal berdiskusilah tinggal rapat saja dan mungkin merenungkan pilihan-pilihan jawaban mereka atau keputusan mereka menghadapi tanggal 22 april nanti,” ujar direktur eksekutif indo barometer itu. qodari menambahkan semua proses tahapan persidangan sudah selesai dijalani, biarkan para hakim mk mengambil keputusannya berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan, bukan dari opini publik yang sengaja masif dihembuskan. merujuk pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (pemilu) tugas mk hanya berwenang mengadili persilihan hasil pemilihan umum (phpu). “bahkan formatnya sendiri pun itu sudah format yang khusus mengenai hasil di mana di situ kpu angkanya berapa dan angka tandingan dari pihak yang memohon atau menggugat itu angkanya berapa,” katanya menegaskan. seharusnya kata qodari, pihak penggugat baik tim hukum dari nomor urut 01 anies–muhaimin atau kubu 03 ganjar– mahfud mengajukan perbandingan perbedaan suara dari yang ditetapkan komisi pemilihan umum (kpu) dengan versi hitung real count masing-masing pemohon. lanjut qodari, karena kubu 01 dan 03 tidak mengajukan angka-angka yang dipermasalahkan, maka seharusnya tidak diproses dalam pengadilan, namun mk punya kebijakan atau perspektif lain sehingga gugatan mereka tetap bergulir di mk. sementara amicus curiae kata qodari sudah dilakukan hakim mk dengan memanggil empat menteri untuk menjelaskan kebijakan yang dipersoalkan oleh para pemohon. “kalau menurut saya sih amicus curiae sebetulnya inisiatifnya sudah diambil oleh mk dengan memanggil para menteri-menteri. hakim mk minta dijelaskan mengenai proses pengambilan kebijakan mengenai anggaran, mengenai dana perlindungan sosial, dan menurut saya itu salah satu bagian yang excellent dari proses pilpres,” katanya.(*)

Tag

• # putusan sengketa pilpres
• # phpu
• # mahkamah konstitusi
• # pilpres

Share

• 
• 
• 
• 
•