Bawaslu Endus Potensi Ribuan Pemilih TMS Masuk Dalam Data Pemilih Pilkada 2024

Reporter: Faizarman |

Editor: Muhammad Akta |

Rabu , 17 Jul 2024 - 07:34

Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Indra Tritusian menyampaikan hasil pengawasan Coklit data pemilih Pilkada 2024 dalam acara media Gathering di Teras Mandalo. --

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan berbagai persoalan dalam proses pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Temuan ini merupakan hasil pengawasan Bawaslu pertanggal 17 Juli sejak Coklit dilakukan oleh Pantia Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) dimulai pada 24 Juni 2024 kemarin.

Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi Indra Tritusian mengatakan bahwa dari hasil pengawasan terdapat pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang berpotensi masih masuk dalam daftar pemilih.

Potensi pemilih TMS ini diantaranya yakni Pemilih meninggal dunia yang berjumlah 6.966 orang dengan jumlah paling banyak ditemukan di wilayah Tebo, Tanjabtim dan Batanghari.

“Ada juga pemilih dibawah umur, berjumlah 135 orang dengan paling banyak ditemukan di Batanghari, Kerinci dan Tebo,” ujarnya Indra Tritusian dalam acara media gathering yang digelar di Teras Mendalo, Selasa (16/7) kemarin.

Kemudian juga ditemukan pemilih pindah domisili berjumlah 1.108 orang dengan paling banyak ditemukan di Sungai Penuh, Tanjabtim dan Batanghari.

Ada pula pemilih berstatus TNI/Polri berjumlah 107 orang, paling banyak ditemukan di Tanjabtim, Kota Jambi dan Sungai Penuh.

“Pemilih bukan penduduk setempat, berjumlah 4.027 orang dengan paling banyak ditemukan di Tebo, Batanghari dan Tanjabtim,” katanya.

Disamping itu terdapat juga pemilih MS tetapi berpotensi tidak masuk dalam daftar pemilih.

Pemilih ini yakni mereka yang sudah 17 tahun, berjumlah 7850 orang dengan paling banyak ditemukan Merangin, Tebo dan Tanjabbar.

bawaslu endus potensi ribuan pemilih tms masuk dalam data pemilih pilkada 2024                            jambi, jambiekspres.co-badan pengawas pemilu (bawaslu) menemukan berbagai persoalan dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
temuan ini merupakan hasil pengawasan bawaslu pertanggal 17 juli sejak coklit dilakukan oleh pantia pemuktahiran data pemilih (pantarlih) dimulai pada 24 juni 2024 kemarin. 
pimpinan bawaslu provinsi jambi indra tritusian mengatakan bahwa dari hasil pengawasan terdapat pemilih tidak memenuhi syarat (tms) yang berpotensi masih masuk dalam daftar pemilih.
baca juga:identifikasi dan petakan pelanggaran tahapan coklit
baca juga:1,2 juta pemilih di provinsi jambi sudah tercoklit
potensi pemilih tms ini diantaranya yakni pemilih meninggal dunia yang berjumlah 6.966 orang dengan jumlah paling banyak ditemukan di wilayah tebo, tanjabtim dan batanghari.
“ada juga pemilih dibawah umur, berjumlah 135 orang dengan paling banyak ditemukan di batanghari, kerinci dan tebo,” ujarnya indra tritusian dalam acara media gathering yang digelar di teras mendalo, selasa (16/7) kemarin. 
kemudian juga ditemukan pemilih pindah domisili berjumlah 1.108 orang dengan paling banyak ditemukan di sungai penuh, tanjabtim dan batanghari.
baca juga:cegah data pemilih bermasalah, panwaslucam diminta awasi perekrutan pantarlih dan proses coklit dengan teliti 
baca juga:bawaslu batanghari imbau jajaran pengawas awasi perekrutan pantarlih dan coklit data pemilih
ada pula pemilih berstatus tni/polri berjumlah 107 orang, paling banyak ditemukan di tanjabtim, kota jambi dan sungai penuh.
“pemilih bukan penduduk setempat, berjumlah 4.027 orang dengan paling banyak ditemukan di tebo, batanghari dan tanjabtim,” katanya. 
disamping itu terdapat juga pemilih ms tetapi berpotensi tidak masuk dalam daftar pemilih.
pemilih ini yakni mereka yang sudah 17 tahun, berjumlah 7850 orang dengan paling banyak ditemukan merangin, tebo dan tanjabbar. 
“pemilih sudah kawin berjumlah 92, pemilih beralih status dari tni/polri berjumlah 50 orang, pindah domisili masuk berjumlah 1.251 orang,”katanya.
baca juga:rekruitmen dimulai, kpu jambi terima 9.913 patarlih yang akan coklit data pemilih pilkada 2024
baca juga:hasil coklit kpu kota jambi, 6.103 nik diusulkan dinon aktifkan 
disamping temuan ini, kata indra, pihaknya juga menemukan adanya pantarlih yang terafiliasi dengan parpol, tim kampanye, tim pemenangan pemilu.
temuan ini setidaknya terdapat di 6 (enam) kabupaten/kota yakni kota jambi, muaro jambi, batanghari, tebo, sarolangun dan merangin. 
“persoalan pantarlih ada juga yang tidak melaksanakan coklit secara langsung, mereka menggunakan joki dan tidak memiliki sk pantarlih,” terangnya. 
selain itu, kata indra, pihaknya juga memetakan beberapa isu krusial dalam tahapan coklit. beberapa diantaranya yakni  pengawasan terhadap akurasi daftar pemilih, penempatan tps nya tidak sesuai.
baca juga:kpu siap adaptasi aturan pemilu yang sering berubah
baca juga:kpu sarolangun launching pilkada serentak 2024
“termasuk soal ketidaksinkronan data pada pemilih yang berada di wilayah perbatasan,” jelasnya.
semantara itu, komisioner kpu provinsi jambi fachrul rozi memberikan apresiasi atas kinerja bawaslu yang melakukan pengawasan terhadap proses coklit.
menurutnya, untuk melahirkan data pemilih yang berkualitas memang membutuhkan saran dan masukan dari berbagai stakeholder. 
“tentu kita mengapresiasi apa yang dilakukan bawaslu, karena mereka memang menjalankan tugas-tugas pengawasan dalam proses pilkada, salah satunya coklit yang sedang berjalan,” katanya. 
baca juga:afifuddin ditunjuk jadi plt ketua kpu ri pengganti hasyim asy'ari
baca juga:langgar kode etik, ketua kpu ri dicopot
fachrul rozi menyebutkan bahwa pihaknya terbuka dengan saran yang disampaikan bawaslu. hanya saja memang saran tersebut tentu setelah melihat data yang ada.
“jika memang ada persoalan, maka akan kita tindaklanjut kepada teman-teman kabupaten/kota untuk melakukan perbaikan,” jelasnya. 
lantas rekomendasi saran perbaikan yang disampai bawaslu? fachrul rozi mengaku sejauh ini belum ada rekomendasi yang masuk.
baca juga:wapres ma'ruf amin minta kpu perkuat dan benahi instansi 
baca juga:pemberhentian ketua kpu tidak pengaruhi tahapan pilkada
“belum ada saran perbaikan yang masuk untuk tingkat provinsi. mungkin karena prosesnya masih berjalan,” pungkasnya. (*)