Pengesahaan RUU Pilkada Batal, Pencalonan Tetap Pakai Putusan MK

Reporter: |

Editor: Jurnal |

Kamis , 22 Aug 2024 - 20:26

AKSI MAHASISWA: Sejumlah mahasiswa lintas perguruan tinggi berusaha menembus barikade polisi saat berunjuk rasa di Gerbang Pancasila Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8/2024). --

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO-Gelombang unjuk rasa menolak disahkannya Revisi UU Pilkada terjadi pada Kamis (22/8/2024) di seluruh Indonesia.

Di Jambi, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) bersama Aliansi Jurnalis Independent (AJI), Beranda Perempuan serta anggota Lembaga dan Jaringan yang peduli terhadap demokrasi lainnya melakukan aksi yang sama, menyerukan penyelamatan demokrasi.

Aksi dilakukan di gedung DPRD Provinsi Jambi Kamis (22/8/2024).

Menurut massa ketimbang mengesehkan Revisi UU Pilkada, jika memang benar DPR menunjukkan keberpihakan kepada rakyat legistlatif harusnya memilih mengesahkan RUU Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat Adat.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jambi Abdullah menyampaikan kondisi saat ini demokrasi yang dihabisi dimulai dari Undang-Undang Cipta Kerja hingga Pilkada.

DPR RI dan pemerintah melakukan gerakan politik secara ugal-ugalan dengan merevisi UU Pilkada, membatasi ruang demokrasi dan meloloskan upaya Jokowi untuk membangun dinasti politiknya.

Padahal UU Pilkada ini tidak masuk dalam Prolegnas 2020-2024.

Legislatif saat ini telah mengabaikan keputusan MK dan membawa RUU Pilkada ke dalam Rapat Paripurna.

"Sementara itu, RUU yang menyangkut kesejahteraan rakyat, seperti RUU Masyarakat Adat, justru tidak pernah mendapat kejelasan, meskipun sudah belasan tahun terhenti di sana," kata Abdullah.

Dijeleskan Abdullah, puluha massa Walhi Jambi bersama anggota lembaga dan jaringan yang peduli terhadap demokrasi serta menolak reformasi dan demokrasi yang saat ini dihabisi.

"Dengan melakukan aksi turun ke jalan sebagai bentuk protes terhadap DPR dan Pemerintah yang semakin memikirkan kepentingan pribadi bukan kepentingan rakyat dan juga lingkungan," katanya.

"Dimulai dari Cipta Kerja, RUU Penyiaran, RUU KSDAHE dan sekarang Pilkada. Kebijakan yang sedang diurus ataupun dibuat oleh DPR dan Pemerintah tidak ada yang menguntungkan masyarakat dan lingkungan. Kalau memang Pemerintah dan DPR peduli seharusnya mereka membahas RUU Masyarakat adat salah satunya, bukan Pilkada," tegas Abdullah.

Dalam keterangan tertulis Walhi juga menyatakan pengabaian Putusan MK ini jelas-jelas merupakan cerminan buruknya supremasi hukum di Indonesia. Tentunya, hal ini akan memiliki dampak yang sangat luas. Negara dengan supremasi hukum yang buruk tentunya akan mendapat stigma negatif secara global. Indonesia berpotensi kehilangan reputasi baik di mata komunitas internasional, membuat negara- negara lain enggan menjalin kerja sama di berbagai bidang.

"Termasuk di bidang ekonomi yang dibutuhkan untuk mendanai berbagai mega proyek yang dikejar oleh Pemerintah di bawah kendali Presiden Joko Widodo," sampai Walhi.

pengesahaan ruu pilkada batal, pencalonan tetap pakai putusan mk                            jambi, jambiekspres.co-gelombang unjuk rasa menolak disahkannya revisi uu pilkada terjadi pada kamis (22/8/2024) di seluruh indonesia. 
di jambi, wahana lingkungan hidup (walhi) bersama aliansi jurnalis independent (aji), beranda perempuan serta anggota lembaga dan jaringan yang peduli terhadap demokrasi lainnya melakukan aksi yang sama, menyerukan penyelamatan demokrasi. 
aksi dilakukan di gedung dprd provinsi jambi kamis (22/8/2024).
menurut massa ketimbang mengesehkan revisi uu pilkada, jika memang benar dpr menunjukkan keberpihakan kepada rakyat legistlatif harusnya memilih mengesahkan ruu kesejahteraan rakyat dan masyarakat adat.
direktur eksekutif daerah walhi jambi abdullah menyampaikan kondisi saat ini demokrasi yang dihabisi dimulai dari undang-undang cipta kerja hingga pilkada. 
dpr ri dan pemerintah melakukan gerakan politik secara ugal-ugalan dengan merevisi uu pilkada, membatasi ruang demokrasi dan meloloskan upaya jokowi untuk membangun dinasti politiknya. 
padahal uu pilkada ini tidak masuk dalam prolegnas 2020-2024.
legislatif saat ini telah mengabaikan keputusan mk dan membawa ruu pilkada ke dalam rapat paripurna.
 "sementara itu, ruu yang menyangkut kesejahteraan rakyat, seperti ruu masyarakat adat, justru tidak pernah mendapat kejelasan, meskipun sudah belasan tahun terhenti di sana," kata abdullah.
dijeleskan abdullah, puluha massa walhi jambi bersama anggota lembaga dan jaringan yang peduli terhadap demokrasi serta menolak reformasi dan demokrasi yang saat ini dihabisi. 
"dengan melakukan aksi turun ke jalan sebagai bentuk protes terhadap dpr dan pemerintah yang semakin memikirkan kepentingan pribadi bukan kepentingan rakyat dan juga lingkungan," katanya.
"dimulai dari cipta kerja, ruu penyiaran, ruu ksdahe dan sekarang pilkada. kebijakan yang sedang diurus ataupun dibuat oleh dpr dan pemerintah tidak ada yang menguntungkan masyarakat dan lingkungan. kalau memang pemerintah dan dpr peduli seharusnya mereka membahas ruu masyarakat adat salah satunya, bukan pilkada," tegas abdullah.
dalam keterangan tertulis walhi juga menyatakan pengabaian putusan mk ini jelas-jelas merupakan cerminan buruknya supremasi hukum di indonesia. tentunya, hal ini akan memiliki dampak yang sangat luas. negara dengan supremasi hukum yang buruk tentunya akan mendapat stigma negatif secara global. indonesia berpotensi kehilangan reputasi baik di mata komunitas internasional, membuat negara- negara lain enggan menjalin kerja sama di berbagai bidang. 
"termasuk di bidang ekonomi yang dibutuhkan untuk mendanai berbagai mega proyek yang dikejar oleh pemerintah di bawah kendali presiden joko widodo," sampai walhi. 
komponen walhi jambi menyerukan kepada presiden joko widodo dan partai politik pendukungnya untuk menghormati kedaulatan rakyat dan supremasi hukum.
terdapat tiga tuntutan mereka, yakni hentikan pembahasan revisi uu pilkada dan mematuhi putusan mahkamah konstitusi nomor 60/puu-xxii/2024, tanggal 20 agustus 2024 dan putusan mahkamah konstitusi nomor 70/puu-xxii/2024, tanggal 20 agustus 2024.
kedua, kpu segera menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi nomor 60/puu-xxii/2024, tanggal 20 agustus 2024 dan putusan mahkamah konstitusi nomor 70/puu-xxii/2024 tanggal 20 agustus 2024.
serta tuntutan ketiga, mengajak seluruh elemen rakyat jambi untuk melawan rezim ini karena hal ini akan melanggengkan kekuasaan presiden joko widodo dan partai politik pendukungnya.
pada jalannya aksi terdapat berbagai spanduk yang dibentangkan, seperti bertuliskan kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan elit. tolak politik gentong babi hingga stop acak-acak konstitusi.  
pantauan koran ini, unjuk rasa masih berlangsung hingga pukul 18.30 wib. massa memilih bertahan hingga malam hari. abdullah menyebut kegiatan ini bertajuk 'berkantor di dprd'. 
namun tak ada satu pun legislatif yang menemui puluhan massa. akibatnya, massa menempelkan karton tuntutan mereka di depan pintu masuk kantor dprd, seolah berbentuk menyegel gedung parlemen. 
"tak ada yang menemui kami karena sedang studi banding semua dewan sekantor ini," terang abdullah.
sementara itu, pihak petugas sekretariat dewan dprd mengakui para anggota dewan tak berada di kantor pada kamis. 
"sedang studi banding para anggota," ucap pria yang tak mau dicantumkan namanya. 
di bagian lain, wakil ketua dpr ri sufmi dasco ahmad memastikan pengesahan rancangan undang-undang (ruu) pilkada batal dilaksanakan dan putusan mahkamah konstitusi (mk) soal pilkada akan berlaku.
 untuk itu, dia memastikan pada saat pendaftaran calon kepala daerah untuk pilkada pada 27 agustus 2024 bakal menerapkan putusan dari mk.
 "yang akan berlaku adalah keputusan jr (judicial review) mk yang mengabulkan gugatan partai buruh dan partai gelora," kata dasco dalam akun resmi media sosial x yang diunggah pada kamis petang.
 adapun ruu pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada rabu (21/8) oleh badan legislasi dpr ri. pasalnya pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi yang diputuskan pada selasa (20/8) tentang syarat pencalonan pada pilkada. 
kemudian rapat paripurna ke-3 dpr ri masa persidangan i tahun sidang 2023—2024 dengan agenda pengesahan ruu pilkada yang rencananya digelar pada kamis pagi ini, batal digelar dan dijadwal ulang karena jumlah peserta rapat tidak memenuhi kuorum.
 walaupun demikian, massa dari berbagai pihak menggelar aksi unjuk rasa di area kompleks parlemen itu sejak siang hingga petang. situasi unjuk rasa pun sempat memanas karena gerbang depan maupun belakang kompleks parlemen pun telah jebol.
 polisi pun sebelumnya telah menyiapkan sebanyak 2.975 personel untuk mengantisipasi pengamanan unjuk rasa di dua kawasan itu yakni gedung mk dan mpr/dpr ri. jumlah personel tersebut terdiri dari satuan tugas daerah (satgasda) sebanyak 1.881 personel, satuan tugas resor (satgasres) sebanyak 210 personel, bawah kendali operasi (bko) tni dan pemerintah daerah sebanyak 884 personel.
 sebelumnya, di jakarta, tiga anggota dpr ri dari fraksi pdip datang menemui massa pendemo yang terdiri dari mahasiswa di depan gedung dpr/mpr ri, jakarta, kamis.
tiga anggota dpr itu diantaranya masinton pasaribu, panda nababan dan arteria dahlan. pewarta antara melaporkan mereka terlihat datang ke kerumunan mahasiswa yang ada di halaman gedung dpr dengan pengawalan ketat pukul 18.35 wib.
saat datang, ketiga politisi pdip itu langsung diserbu kerumunan mahasiswa yang ingin berdialog langsung dengan masinton dan kawan-kawan.
mayoritas mahasiswa menyampaikan ketidakpuasannya akan kinerja dpr ri yang dinilai belum berhasil menggagalkan ruu pilkada.
"hari ini teman-teman sudah membuktikan bahwa teman-teman merupakan orang perjuangan, kita minta aparat tidak melakukan represi kepada teman teman," kata masinton membuka dialog.
masinton pun memastikan pdip akan bersama para mahasiswa memperjuangkan agar ruu pilkada tidak jadi disahkan menjadi uu.
pada saat yang sama, arteria dahlan juga menyampaikan akan terus berupaya menolak pembahasan ruu tersebut.
"ini pembahasan tingkat pertama, ada tahapan pembahasan tingkat kedua berapa banyak uu yang tidak jadi di tingkat kedua," kata arteria.
sebelumnya, massa melakukan protes di depan gedung dpr lantaran para anggota legislatif berencana menggelar rapur membahas ruu tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 atau ruu pilkada, kamis, pagi ini.
namun demikian, rapur tersebut ditunda karena jumlah peserta rapat tidak mencapai kuorum lantaran hanya dihadiri 89 orang dari 575 anggota dpr ri.
sesuai dengan peraturan dewan perwakilan rakyat nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, dalam pasal 281 ayat (1) menyebutkan bahwa ketua rapat membuka rapat apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat telah hadir lebih dari 1/2 jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari 1/2 unsur fraksi.
dalam ayat (2) menyebutkan apabila pada waktu yang telah ditentukan belum dihadiri oleh 1/2 jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari 1/2 unsur fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat mengumumkan penundaan pembukaan rapat.
dijelaskan pula dalam ayat (3) bahwa penundaan pembukaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 menit.
anggota komisi pemilihan umum ri idham holik mengatakan bahwa pihaknya mencermati setiap perkembangan mengenai dua putusan mahkamah konstitusi sebelum menetapkan revisi peraturan kpu (pkpu) tentang pencalonan kepala dan wakil kepala daerah.
"kpu mengamati perkembangan demi perkembangan, dan kami sedang berupaya agar bisa diberikan kesempatan segera untuk dapat melakukan konsultasi dengan dpr ri dan pemerintah sesuai dengan putusan mk," kata idham di kantor kpu ri, jakarta, kamis.
idham mengemukakan bahwa kewajiban berkonsultasi tersebut berkaitan dengan putusan mk nomor 92/puu-xiv/2016 .
salah satu pertimbangan putusannya: "meskipun bersifat mandiri, kpu tidak berarti bebas menentukan kebijakan secara sepihak. tahapan konsultasi dengan dpr bukan sesuatu yang mengancam terhadap kemandirian kpu. peran dpr dan pemerintah berhenti hanya sampai tahap pembentukan peraturan."
oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa kpu ri tetap independen dalam menyikapi dua putusan mk mengenai syarat pencalonan kepala dan wakil kepala daerah.
"ketika kami konsultasi apakah kami tidak independen? kami melaksanakan putusan mk, wajib konsultasi, dan itu tertuang dalam pertimbangan mk," jelasnya.
pada kesempatan itu, idham enggan menjelaskan lebih lanjut saat menjawab pertanyaan jurnalis mengenai sikap kpu ri terhadap dua putusan mk mengenai syarat pencalonan kepala dan wakil kepala daerah dalam draf yang sudah dirancang pihaknya.
"nanti kami akan sampaikan. kami belum bisa bicara kepada publik. kami akan bicara kalau putusan itu sudah sah menjadi sebuah keputusan resmi di kpu, bukan rancangan," ujarnya.
sebelumnya, selasa (20/8), mk mengubah ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah melalui putusan nomor 60/puu-xxii/2024. mk membatalkan pasal 40 ayat (3) uu pilkada dan menyatakan pasal 40 ayat (1) uu pilkada inkonstitusional bersyarat.
lewat putusan tersebut, mk menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di dprd bisa mencalonkan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah. penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu di daerah bersangkutan mulai dari 6,5 hingga 10 persen.
selanjutnya, melalui putusan nomor 70/puu-xxii/2024, mk menegaskan bahwa penghitungan syarat usia calon kepala daerah, dalam pasal 7 ayat (2) huruf e uu pilkada, harus terhitung sejak penetapan pasangan calon. (ant)