"Karena prinsipnya memang harus mengikuti kebutuhan masyarakat adat, bukan kebutuhan dari kacamata masyarakat umum. Maka semua inisiatif rumah bagi masyarakat adat Jambi ini akan dilanjutkan," kata Syaifullah saat ditemui seusai menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan di Kota Ambon, Maluku, awal Oktober 2024.
Kementerian Sosial berupaya maksimal menjembatani penyediaan lahan Rumah Kawasan itu dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait, seperti Kementerian ATR/BPN maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) supaya bisa sesuai apa yang dibutuhkan SAD Batanghari.
Gus Ipul--sapaan Menteri Sosial--menilai sementara ini konsep Rumah Kawasan adalah solusi paling relevan supaya anak-anak SAD bisa bersekolah dan juga dapat terus memelihara nilai-nilai adat dan kebudayaan mereka. Pemerintah juga bisa lebih mudah memantau perkembangan sosial, ekonomi, dan kesehatan setiap individu SAD yang sepenuhnya dijamin negara.
Semua pihak diminta untuk bersabar dan selalu bersikap positif terkait keberlanjutan rancangan undang-undang termasuk yang berkaitan dengan masyarakat adat yang sudah ada di meja pimpinan DPR RI karena masih masa transisi.
Sikap optimistis terus ditanamkan oleh Menteri Sosial ini kepada jajarannya dalam menghadapi segala tantangan yang ada.
Dengan modal niat baik, tulus, dan rasa percaya yang kuat maka inisiatif pembangunan Rumah Kawasan oleh Kementerian Sosial dapat terealisasi dalam waktu dekat. Hal ini tidak lepas adanya dukungan multisektor, baik dari Pemerintah maupun swasta termasuk kalangan antropolog dan lembaga swadaya masyarakat yang konsisten mendampingi SAD di Jambi.
Melalui inisiatif tersebut membuktikan bahwa Kementerian Sosial mengambil peran sentral dalam memperjuangkan kemaslahatan SAD di Batanghari, Jambi, meskipun masih terdapat beberapa hal dalam pelaksanaannya yang perlu dievaluasi sekaligus dikawal bersama-sama. (ant)