JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-Ombudsman Republik Indonesia mendukung penuh upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi padi melalui program cetak sawah.
Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang, pengelolaan yang baik, dan keterlibatan masyarakat.
"Cetak sawah merupakan langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia," ujar Yeka Hendra Fatika, Anggota Ombudsman RI.
"Namun, perlu diingat bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada perluasan lahan, tetapi juga pada kualitas pengelolaan lahan dan sumber daya air."
Salah satu tantangan utama dalam proyek cetak sawah adalah ketersediaan air yang cukup.
BACA JUGA:Ombudsman Luncurkan Inovasi Digital untuk Mempercepat Penyelesaian Laporan
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu membangun infrastruktur irigasi yang memadai dan efisien.
Selain itu, perlu dilakukan pemetaan lahan yang cermat untuk memastikan bahwa lahan yang dipilih memiliki potensi produktivitas yang tinggi.
"Penting untuk memilih lokasi cetak sawah yang tepat, yaitu daerah yang memiliki sumber air yang memadai dan potensi tanah yang baik," tambah Yeka.
Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam keberhasilan program cetak sawah.
Pemerintah perlu melibatkan petani dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan lahan.
BACA JUGA:Ombudsman Temukan Pelanggaran dalam Pengamanan Demo Tolak RUU Pilkada
BACA JUGA:Ombudsman Terima 239 Laporan Terkait Masalah Lahan, Tata Niaga dan Perizinan Kepala Sawit
Dengan demikian, petani akan merasa memiliki dan bertanggung jawab atas lahan yang mereka garap.
Program cetak sawah tidak hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi keamanan pangan dunia.
Dengan meningkatkan produksi padi, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan berkontribusi pada stabilitas harga pangan global.
Program cetak sawah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia.
Namun, keberhasilan program ini membutuhkan perencanaan yang matang, pengelolaan yang baik, dan keterlibatan semua pihak terkait.
BACA JUGA:Ombudsman: Rendahnya Skor Antikorupsi Perusahaan Tambang
BACA JUGA:Ombudsman Ingatkan Pemda Jangan Manfaatkan SKTT untuk Tes PPPK 2024