JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan tidak ada rencana untuk mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto.
Sebaliknya, Kementan menekankan adanya upaya untuk menarik investasi dari Vietnam guna memperkuat industri sapi perah di Indonesia.
Kepala Biro Humas Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyono, dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu, menjelaskan bahwa Kementan hanya mengajak investor Vietnam untuk membangun industri susu di Indonesia, bukan mengimpor produk susu dari negara tersebut.
"Kami ingin memperjelas bahwa tidak ada rencana untuk impor. Kementan hanya mengundang investor Vietnam untuk membantu memperkuat industri sapi perah di dalam negeri, dengan fokus pada peningkatan kapasitas produksi susu lokal," ujar Arief.
Arief menjelaskan bahwa pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman baru-baru ini terkait produksi susu sebesar 1,8 juta ton adalah tentang potensi produksi dalam negeri yang bisa dicapai melalui investasi dari perusahaan Vietnam di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Perusahaan tersebut rencananya akan mengelola lahan 10.000 hektare serta membangun fasilitas produksi susu yang diharapkan bisa menyumbang sekitar setengah kebutuhan nasional, yang saat ini masih bergantung pada impor sebesar 3,7 juta ton per tahun.
"Jika investasi ini berjalan sesuai harapan, maka produksi susu nasional dari industri dalam negeri diproyeksikan mencapai 1,8 juta ton dalam tiga hingga lima tahun ke depan, tanpa impor," tambah Arief.
Selain itu, ia menyebutkan bahwa investasi tersebut akan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, termasuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan penduduk perdesaan.
Langkah ini merupakan upaya konkret Kementan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan mendorong kemandirian pangan nasional, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.
Arief berharap agar media turut mendukung langkah ini dengan menyampaikan informasi yang akurat dan menyeluruh tentang upaya Kementan untuk membangun industri persusuan dalam negeri. (*)