Setali tiga uang dengan Mesir, Yordania yang menormalisasi hubungan dengan Israel setelah Mesir, juga mengecam keras serangan Israel di kamp Jabalia itu.
"Kami menyerukan komunitas internasional untuk memikul tanggung jawabnya dengan mencegah Israel berbuat lebih jahat lagi terhadap warga sipil dan menghentikan perang tidak masuk akalnya di Jalur Gaza," kata Kementerian Luar Negeri Mesir.
Kutukan serupa dilontarkan oleh sekutu Iran, Yaman, yang menyebut serangan Israel di kamp Jabalia itu memperpanjang daftar pelanggaran yang dibuat Israel terhadap rakyat Palestina."
Sementara itu, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengecam “dengan tegas berlanjutnya pembantaian dan kejahatan perang yang dilakukan Israel, dengan yang terkini pembantaian kamp Jabalia.
OKI mendesak komunitas internasional segera melakukan intervensi guna menghentikan Israel.
Senada dengan Arab Saudi, Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit juga mengulangi seruannya agar semua operasi militer di Gaza dihentikan.
Menurut laman Badan PBB untuk pemulihan pengungsi Palestina (UNRWA), Kamp Jabalia adalah kamp pengungsi terbesar dari delapan kamp pengungsi Palestina di Jalur Gaza.
Terletak di utara Kota Gaza, dekat desa bernama sama, kamp ini sudah dibangun sejak 1948 setelah Perang Arab-Israel tahun itu.
Kini di kamp seluas 1,4 kilometer persegi itu 116.011 pengungsi Palestina terdaftar di UNRWA.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menilai aksi boikot komoditas terhadap Israel tidak diperlukan karena tak menyelesaikan permasalahan perang antara Israel-Palestina.
"Enggak (perlu), kita kalau boikot-boikot janganlah, boikot juga enggak menyelesaikan masalah," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Meski demikian, Meutya memandang penting bagi Indonesia untuk bersikap keras di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas situasi yang terjadi di Gaza.
"Kalau kita bersikap keras di PBB harus, jadi kita kerasnya yang insyaallah bawa manfaat dan ada konkretnya, seperti sikap presiden yang sudah tegas, tinggal bagaimana di PBB kita bisa menggalang. Kalau boikot-boikot saya rasa tidak usah," ujarnya.
Dia menilai merupakan sebuah tanggung jawab besar bagi Indonesia yang duduk di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk menyuarakan ihwal pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Gaza.
"Artinya untuk apa jadi anggota Dewan HAM kalau kemudian kita tidak berhasil menyuarakan hal-hal yang memang kita rasa perlu, khususnya terkait Palestina," ucapnya.
Dia mengapresiasi pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang mengecam keras serangan terhadap warga Palestina di Gaza dan menyatakan Indonesia akan segera mengirimkan bantuan kemanusiaan.