PKS juga sudah berupaya membuat pertemuan itu terjadi, salah satunya dengan menggelar halalbihalal sekaligus Milad Ke-22 PKS di Kantor DPP PKS.
Semua perwakilan partai koalisi dan oposisi datang, namun tidak dengan Gerindra. Perwakilan Gerindra terlihat tidak hadir.
Walau demikian, PKS mengaku komunikasi dengan Prabowo masih terjalin baik dan dalam waktu dekat akan mengatur pertemuan ulang.
Bagi sebagian pihak, justru gestur yang diberikan Gerindra kepada PKS belum tentu sebuah penolakan.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, potensi masuknya PKS ke dalam koalisi besar masih terbuka lebar.
Namun perlu upaya lebih dalam melakukan lobi politik agar dua partai tersebut bisa bertemu dan mengikat kerja sama.
Lagi pula, PKS sendiri memiliki rekam jejak hubungan baik dengan Prabowo. Itu terlihat dari sikap politik PKS yang mendukung Prabowo pada Pemilihan Presiden 2014 dan 2019.
Adapun PDI Perjuangan sendiri hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda ingin masuk ke koalisi besar. Statusnya sebagai pemilik suara terbanyak di parlemen tampaknya membuat partai berlambang banteng ini percaya diri sebagai oposisi.
Sekretaris Jendral Partai Gerindra Ahmad Muzani juga mengaku telah menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan. Namun demikian, rangkaian komunikasi itu belum berujung pada penentuan hari pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Arah politik PDI Perjuangan terkait mau jadi koalisi atau oposisi sepertinya akan ditentukan pada rakernas yang akan digelar pada 26 Mei mendatang.
Dalam rakernas itulah PDI Perjuangan akan membahas dan menentukan sikap politiknya.
"Enggak hanya membahas itu (masuk atau di luar koalisi), mungkin juga evaluasi. Jadi, sekali lagi kita dalam tatanan ini dan sikap kita (akan) seperti apa," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Utut Adianto.
Oposisi Dibutuhkan?
Rekonsiliasi tentu dibutuhkan oleh pemerintah untuk menyatukan kekuatan politik demi kebaikan bangsa, juga demi berjalannya program-program kerakyatan.
Namun bagi sebagian pihak, oposisi harus tetap memiliki tempat di tengah ingar-bingar politik demi terciptanya check and ballance.