Hal tersebut dikatakan pengamat politik Universitas Andalas Padang Asrinaldi. Dia menilai, PDI Perjuangan punya modal kuat memainkan peran oposisi karena punya pengalaman di zaman pemerintahan SBY.
PDI Perjuangan pun bisa menentukan mau menjadi oposisi yang keras atau hanya bersifat mengoreksi kebijakan pemerintah saja.
"Mungkin oposisi yang untuk mengoreksi, bukan berhadapan langsung. Jadi, membantu dengan cara menyeimbangkan pemerintahan nanti," kata dia.
Konsep keseimbangan ini dinilai Asrinaldi diperlukan agar jalannya roda pemerintahan tetap dapat diawasi oleh rakyat yang diwakili barisan oposisi.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Lili Romli.
Menurut dia, oposisi jangan dianggap sebagai batu penghalang roda pemerintahan. Oposisi justru harus dianggap sebagai pihak yang mengawal pemerintahan agar bisa berjalan dengan baik.
"Kalau semuanya masuk, ya wassalam, DPR betul-betul tidak memainkan peran," kata dia.
Dengan kehadiran oposisi ini, masyarakat tidak perlu pesimistis atas efektivitas jalannya roda pemerintahan.
Hingga hari pelantikan presiden dan wakil presiden di Oktober 2024 nanti, diperkirakan masih akan banyak lagi manuver politik yang ditunjukkan oleh partai-partai politik.
Apa pun, gelombang pergerakan petinggi partai politik itu diharapkan bisa menghasilkan pemerintah yang kuat demi kepentingan rakyat Indonesia. (ant)