BACA JUGA:Pimpin Apel Siaga Karhutla, Gubernur Al Haris Serius Atasi Karhutla
Sementara itu guna menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, saat ini Satgas Karhutla Provinsi Jambi telah mengusulkan 6 unit helikopter bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang terdiri dari 4 unit helikopter water bombing dan 2 unit helikopter patroli.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono menyebutkan bahwa karhutla sudah menjadi ancaman nyata. Dan sosialisasi sudah cukup dilakukan.
"Kita juga sudah lakukan penegakan hukum. Sudah dilakukan itu tersebut dari pencegahan. Kita juga dari Polda Jambi sudah 4 orang kita amankan. Kita tegakkan hukum, agar tidak terjadi karhutla," tegasnya.
Rusdi menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam dan pilah pilih, jika terbukti bersalah akan dihukum baik pihak perusahaan maupun masyarakat.
BACA JUGA:Sasaran Pengendalian Karhutla Tahun Ini Meluas
BACA JUGA:Jambi Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla, Berlaku Sejak 19 Juli Hingga 31 Oktober
"Kita juga tidak tebang pilih baik itu perorangan, kelompok dan perusahaan. Kita tegakkan semua. Kita tidak ada rem untuk pelaku karhutla. Saya pastikan pelaku akan sampai ke pengadilan, saya jamin akan dibawa ke pengadilan," ucapnya.
Terpisah, Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada 2024 sebesar Rp 700 juta untuk
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah, menyatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk operasional pemadaman dan kegiatan sosialisasi.
"Anggarannya sekitar Rp 700 juta untuk penanganan Karhutla," ucapnya.
Kata Bayu, anggaran ini sudah mulai digunakan, seperti dalam penanganan kebakaran di Kumpeh.
Selain itu, BPBD Provinsi Jambi juga memiliki akses ke Dana Tak Terduga yang dapat diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk situasi mendesak dan genting.
"Jika anggaran menipis sementara musim panas masih panjang dan kejadian kebakaran terjadi di mana-mana, maka kita bisa mengajukan anggaran DTT," jelas Bachyuni.
Bachyuni juga menambahkan bahwa anggaran ini sudah dianggarkan Gubernur dalam APBD. " Sudah dianggarkan dana BTT untuk situasi darurat yang diprediksi akan panjang," katanya.
Ditambahkan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Eko Rinjani mengatakan pihaknya juga akan menambah wilayah yang rawan bencana dari sebelumnya berjumlah delapan kabupaten, kini menjadi sepuluh kabupaten/kota.