MUARO JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO-Puluhan Tenaga Kesehatan (Nakes) yang bertugas di RSUD Ahmad Ripin Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, menggelar aksi protes menuntut keadilan dalam proses penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang direncanakan untuk tahun 2024.
Para nakes merasa diabaikan oleh pemerintah, terutama terkait formasi penerimaan yang lebih banyak menempatkan lulusan SMA dibandingkan tenaga kesehatan yang berpengalaman.
Aksi ini diwarnai dengan pernyataan kekecewaan yang mendalam dari para nakes, yang mengklaim bahwa rumah sakit lebih memprioritaskan penerimaan PPPK untuk formasi lulusan SMA, dengan jumlah yang jauh lebih besar.
BACA JUGA:Bungo Buka 168 Formasi CPNS 2024 Untuk Nakes dan Tenaga Teknis
BACA JUGA:Operasi Besar di Rumah Sakit Dalam Negeri, SAH Bangga Atas Kepercayaan Prabowo pada Nakes RI
"Untuk formasi kesehatan, hanya kurang dari 10 orang yang diterima, sedangkan untuk formasi SMA hampir 50 orang. Kami, sebagai tenaga medis, merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di sini," ungkap salah satu nakes yang ikut dalam aksi protes.
Para nakes menegaskan bahwa peran mereka sangat krusial dalam menentukan kualitas pelayanan rumah sakit.
"Kami merasa seperti tidak dianggap. Padahal, kami adalah orang-orang yang paling berperan dalam baik ataupun buruknya pelayanan di rumah sakit ini," tambahnya.
Kecewa dengan kebijakan yang ada, mereka menyoroti pengalaman panjang yang telah mereka jalani.
Banyak dari mereka yang telah bekerja sebagai tenaga honorer selama belasan tahun, bahkan ada yang sudah lebih dari 17 tahun.
"Setelah menunggu kesempatan untuk menjadi PPPK, kami justru melihat bahwa lulusan SMA yang diterima, sementara kami yang sudah berpengalaman diabaikan," keluh mereka.
BACA JUGA:RSUD Raden Mattaher Janji Akan Bayar Insentif Nakes, Klaim Besaran Masih Dihitung
BACA JUGA:2.200 Lebih Beasiswa Untuk Penuhi Kebutuhan Nakes
Menanggapi protes ini, Rini Herawati, Kepala Bidang Pengangkatan Pegawai Pensiun dan Data ASN di BKD Kabupaten Muaro Jambi, memberikan penjelasan terkait kuota formasi yang diterbitkan.
"Kuota yang diumumkan sesuai dengan usulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Namun, kami mengakui adanya kekhawatiran dari tenaga kesehatan dan akan berkoordinasi dengan kementerian untuk mengevaluasi kemungkinan revisi formasi ini," jelas Rini.