JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO- Pengamat hukum dan pegiat antikorupsi, Hardjuno Wiwoho, mengharapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pengawasan terhadap keuangan negara guna mengelola defisit dan utang negara.
Prabowo telah menekankan bahwa pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran akan menjadi prioritas utama dalam pemerintahan baru ini.
"Pemerintahan Prabowo sudah menunjukkan komitmen yang kuat untuk melakukan audit dan pengawasan ketat terhadap setiap penggunaan anggaran," ungkap Hardjuno dalam keterangannya di Jakarta.
Menurutnya, pengawasan yang ketat sangat penting untuk mencegah kebocoran anggaran, meskipun program pembangunan tetap berjalan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, yang disahkan pada 17 Oktober 2024, memperkirakan defisit anggaran sebesar Rp616 triliun, yang sebagian besar akan ditutup dengan pembiayaan utang sebesar Rp775 triliun, akibat kebijakan utang sebelumnya.
Hardjuno menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo perlu menyeimbangkan pembiayaan defisit dengan kebutuhan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan melindungi kepentingan rakyat.
Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memastikan investasi pada sektor produktif yang berdampak jangka panjang, sambil tetap menjaga efisiensi belanja negara.
"Dengan mengurangi risiko korupsi dan kebocoran anggaran, serta mengarahkan utang ke sektor-sektor produktif, saya percaya pemerintahan Prabowo dapat mengelola defisit dengan lebih baik, meskipun tantangan yang diwariskan cukup berat," tuturnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan defisit memerlukan kebijakan fiskal yang disiplin dan reformasi struktural dalam pengelolaan utang.
Hardjuno menekankan pentingnya fokus pada efisiensi dan memastikan utang digunakan untuk kepentingan rakyat secara luas, bukan hanya untuk proyek jangka pendek.
Meskipun demikian, ia optimis bahwa pemerintahan Prabowo akan mengambil langkah-langkah teliti dalam mengatasi situasi ini.
"Teliti, itu yang ditekankan Presiden Prabowo. Beliau berkomitmen untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif dan tepat sasaran, tanpa kebocoran dan tanpa korupsi," tutup Hardjuno. (*)