Puadi Beberkan Potensi Pelanggaran Pilkada 2024

Reporter: Muhammad Akta |

Editor: Muhammad Akta |

Kamis , 22 Aug 2024 - 21:14

Plh Ketua Bawaslu Puadi --

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-Pelaksana Harian (Plh) Ketua Bawaslu Puadi menyampaikan potensi pelanggaran menjelang Pemilihan 2024.

Diantaranya meliputi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), Politik Uang dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan potensi pelanggaran dalam Pemilihan 2024 tidak terjadi,” ucap Puadi dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pemilihan 2024 Wilayah Jawa yang digelar Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dikatakan Puadi, Bawaslu tidak hanya memiliki posisi strategis dalam memastikan penyelenggaraan tahapan pemilihan berjalan dengan baik, tetapi juga memastikan keadilan pemilu tetap terjaga.

“Pelaksanaan fungsi pencegahan dan penindakan yang diperankan oleh Bawaslu tidak lain bagian dari ikhtiar untuk menjamin tegaknya keadilan dalam suatu proses pemilihan,” jelas Puadi.

Selain itu, Puadi menyampaikan strategi pengawasan pemilihan yang diterapkan Bawaslu untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan jujur, adil, dan transparan.

“Melalui penguatan kelembagaan Bawaslu, penguatan regulasi pengawasan, pendidikan partisipasi masyarakat dan penguatan teknologi informasi, diyakini Pemilihan 2024 dapat berlangsung secara lebih adil dan demokratis, meminimalisasi pelanggaran, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu,” pungkasnya. (gwb)

puadi beberkan potensi pelanggaran pilkada 2024                            jakarta, jambiekspres.co-pelaksana harian (plh) ketua bawaslu puadi menyampaikan potensi pelanggaran menjelang pemilihan 2024.
diantaranya meliputi manipulasi daftar pemilih tetap (dpt), politik uang dan netralitas aparatur sipil negara (asn).
“pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan potensi pelanggaran dalam pemilihan 2024 tidak terjadi,” ucap puadi dalam rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan pemilihan 2024 wilayah jawa yang digelar kementerian koordinator politik, hukum, dan keamanan.
baca juga:bawaslu akan perkuat bukti dugaan pelanggaran di pilkada 2024
baca juga:desak bawaslu tindak lanjut dugaan pencatutan data ktp di pilkada dki jakarta
dikatakan puadi, bawaslu tidak hanya memiliki posisi strategis dalam memastikan penyelenggaraan tahapan pemilihan berjalan dengan baik, tetapi juga memastikan keadilan pemilu tetap terjaga.
“pelaksanaan fungsi pencegahan dan penindakan yang diperankan oleh bawaslu tidak lain bagian dari ikhtiar untuk menjamin tegaknya keadilan dalam suatu proses pemilihan,” jelas puadi.
selain itu, puadi menyampaikan strategi pengawasan pemilihan yang diterapkan bawaslu untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan jujur, adil, dan transparan.
baca juga:jelang pilkada serentak, bawaslu jambi gelar rakor gakkumdu
baca juga:berharap kompetensi penyelesaian sengketa bawaslu daerah meningkat
“melalui penguatan kelembagaan bawaslu, penguatan regulasi pengawasan, pendidikan partisipasi masyarakat dan penguatan teknologi informasi, diyakini pemilihan 2024 dapat berlangsung secara lebih adil dan demokratis, meminimalisasi pelanggaran, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu,” pungkasnya. (gwb)

Tag

Share