PDIP Belum Usulkan Nama, Hanya Tiga Pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang Dilantik 19 Oktober
Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz --
JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Pimpinan DPRD Provinsi Jambi akan dilantik pada Sabtu, 19 Oktober 2024. Kepastian itu setelah SK pelantikan sudah ditanda tangani oleh Mendagri Tito Karnavian, 16 Oktober 2024.
Hanya tiga pimpinan dewan yang akan dilantik, yakni, Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah (PAN), Wakil Ketua Ivan Wirata (Golkar), Wakil Ketua Faizal Riza (Gerindra).
Sedangkan PDIP belum mengirimkan nama siapa yang ditunjuk menjadi pimpinan dewan, sehingga tidak bisa dilantik bersamaan.
Ketua Sementara DPRD Jambi M. Hafiz Fattah juga mengakui bahwa SK pelantikan pimpinan DPRD Jambi sudah turun dari Kemendagri.
"Rencananya (pelantikan, red) Sabtu pukul 09.00 wib," kata Hafiz.
BACA JUGA:Tak Adanya Kolam Retensi, Pemkot Layangkan Surat Teguran JBC dan Direksi Tak Hadir Hearing di DPRD
BACA JUGA:DPRD Tanjabbar Gelar Sumpah/Janji Pimpinan 2024-2029
Diketahui, pada 30 September, DPRD Provinsi mengirimkan tiga nama pimpinan dewan yang dikirim ke Kemendagri untuk dilantik. Pimpinan dari PDIP belum bisa dikirimkan karena belum ada usulan nama yang masuk. Sesuai aturan, jika sudah lebih dari satu partai maka boleh diproses terlebih dahulu.
Pengusulan tiga nama ini, diakui Hafiz, sudah berkordinasi dengan anggota fraksi PDI-P.
“Sedang berproses (PDI-P), nama memang belum turun,” kata Hafiz, menyampaikan jawaban fraksi PDIP.
Ahmad Darmadi, Kasubag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jambi mengakui bahwa pelantikan pimpinan dilakukan pada Sabtu.
"Kita menyesuaikan dengan jadwal Kepala Pengadilan Tinggi. Insya Allah Sabtu," sebutnya.
Sementara itu, Pengamat politik dan pemerintahan Jambi Dr. Jafar Ahmad berharap dengan telah definitifnya pimpinan DPRD, legislatif nantinya menjalankan fungsinya secara maksimal.
Menurutnya, Jambi memiliki tantangan-tantangan mendesak yang perlu segera diatasi, termasuk kebutuhan pembangunan jalan khusus untuk angkutan batu bara, deforestasi akibat perambahan hutan, kebakaran hutan dan lahan, serta tantangan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.