UMP Jambi 2025 Rp3,2 Juta dan Naik 6,5 Persen, Gubernur Ingatkan Perusahaan Patuh Bayar Gaji

Reporter: Andri |

Editor: Jurnal |

Rabu , 11 Dec 2024 - 21:18

Gubernur Jambi Al Haris --

ump jambi 2025 rp3,2 juta dan naik 6,5 persen, gubernur ingatkan perusahaan patuh bayar gaji                             jambi, jambiekspres.co - gubernur al haris menandatangani upah minimum provinsi (ump) jambi tahun 2025. pada tahun ini, ump jambi naik 6,5 persen. atau senilai rp3.234.535 dari tahun 2024 senilai rp3.037.122.
ketentuan ump itu tertuang dalam surat keputusan gubernur nomor 953/kep.gub/disnakertrans-3.3/2024. kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 januari 2025.
adapun nilai upah minimun buruh yang bekerja dibawah 1 tahun itu didapatkan rapat pleno penghitungan oleh dewan pengupahan provinsi jambi beberapa hari lalu. dewan pengupahan diisi oleh serikat buruh, pengusaha dan pemprov jambi.
gubernur jambi menyatakan dirinya pada 11 desember 2024 sesuai tenggat waktu penetapan, telah menandatangani ump jambi.
"ump jambi jumlahnya rp 3.234.530, atau naik rp197.412 dari tahun sebelumnya," kata al haris kepada jambi ekspres (11/12/2024).
disamping ump, adapula upah minimum sektoral (ums) bidang pertambangan yang naik 2 persen. ini merupakan aturan baru di tahun ini bagi pekerja pertambangan melihat resiko kerja yang ada.
"sektor pertambangan batu bara (kbli 05100), sektor pertambangan minyak bumi (kbli 06100) dan sektor pertambangan gas alam (kbli 06201) sebesar rp3.299.225,-," ucap al haris.
serta pekerja di sektor perkebunan mendapatkan ums 0,25 yang lebih tinggi dari ump yang ditetapkan. "ums perkebunan ini rp3.242.612," kata haris.
diterangkannya, sektor perkebunan buah kelapa sawit (kbli 01262) dan industri pengolahan minyak mentah kelapa sawit (kbli 10431) sebesar rp3.242.621.
al haris menyebut pembagian ump dan ums itu sesuai dengan pedoman peraturan menteri tenaga kerja tahun 2024. dan telah disetujui oleh dewan pengupahan provinsi jambi. tahapan nntinya tanda tangan gubernur ini, akan diproses di kemenaker untuk pengesahan ump jambi.
"ump dan ums tak jauh beda, intinya tak boleh dibawah 6,5 persen kenaikannya. kita provinsi jambi ump sesuai nasional," sebut gubernur al haris. 
yang tak kalah penting, al haris berpesan tegas kepada perusahaan, ump berlaku bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun kebawah. 
sedangkan untuk pekerja diatas masa kerja itu mesti mendapatkan struktur dan skala upah yang lebih tinggi dari ump.
"kita menunggu laporan dari buruh, kalau ada perusahaan yang tidak patuh akan kita laporkan ke kementerian terkait untuk diberikan hukuman dan sanksi kepada mereka," sebut gubernur al haris.
hal itu menurut al haris sudah tertulis jelas pada sk gubernur nomor 953 tahun 2024 yang baru ditandatanganinya. 
"menerangkan bahwa ump merupakan upah terendah bagi pekerja/buruh yang bekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun," kata haris.
sedangkan bagi pekerja/buruh dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun berlaku struktur dan skala upah, untuk waktu kerja meliputi: 
yang pertama, 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
yang kedua, 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
hal senada juga diakui ketua koordinator wilayah konfederasi serikat buruh indonesia (ksbsi) provinsi jambi roida pane. ia mengakui di jambi perusahaan banyak yang masih menggunakan ump sebagai tolak ukur gaji karyawannya, padahal sudah lebih 1 tahun bekerja.
"ump ini hanya untuk yang satu tahun kebawah masa kerjanya juga bagi buruh lajang, kalau diatas itu gunakan struktur dan skala upah. ini nantinya yang akan jadi konsen kita, bagi pekerja yang merasa dirugikan bisa melaporkan," sebutnya.
sementara itu plt kepala disnakertrans provinsi jambi harir hudori melalui kabid wasnaker dan hi, dodi haryanto menjelaskan surat keputusan gubernur jambi terkaig ump telah terbit.
" alhamdulilah ump dan umsp 2025 sudah ditetapkan oleh bapak  gubernur jambi. sesuai usulan dewan pengupahan provinsi jambi," sebut dodi.
nantinya sk ini akan dikirimkan ke kementerian sebagai laporan. selanjutnya juga akan disosialisasi ke kabupaten/kota  menjadi dasar untuk perhitungan umk kab/kota di provinsi jambi.
"batas waktu penetapan umk dan ums kab/ kota tanggal 18 desember 2024," terang dodi.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 12 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan