JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO- Pemuktahiran data pemilh bakal berjalan tidak komrehensif untuk Pemilihan Kepala Daera (Pilkada) 2024.
Soalnya, Bawaslu sebagai lembaga pengawasan kembali tidak mendapatkan akses data dari Komisi Pemilhan Umum (KPU) ketika melakukan pencocokan penelitian (Coklit).
Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Muhammad Hapis mengatakan bahwa dalam proses coklit ini pihaknya akan melakukan pengawasan melekat. Ini mengingat akan banyak kendala yang dihadapi, terutama persoalan data.
BACA JUGA:Bawaslu Batanghari Imbau Jajaran Pengawas Awasi Perekrutan Pantarlih dan Coklit Data Pemilih
“Untuk pemuktahiran data pemilih sekarang ini (Pilkada, red) akan kami gas betul. Apalagi sekarang prosesnya pakai e-coklit dan data by name by address tidak kami dapatkan,” ujarnya kepada Jambiekspres.co dalam acara media gathering Bawaslu Provinsi Jambi bersama media di Ruang Rimbun, Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Jumat (28/6) kemarin.
Selain persoalan itu, kata Muhammad Hapis, data yang digunakan dalam proses Coklit ini tidak menggunakan data Pemilu terakhir.
Dimana prosesnya kembali dari awal, menggunakan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Kemendagri digabungkan dengan data Pemilu.
BACA JUGA:Rekruitmen Dimulai, KPU Jambi Terima 9.913 Patarlih yang Akan Coklit Data Pemilih Pilkada 2024
BACA JUGA:Hasil Coklit KPU Kota Jambi, 6.103 NIK Diusulkan Dinon Aktifkan
“Artinya ini bebanya bertambah lagi,” kata pria yang akrab disapa Cak Hapis tersebut.
Dalam proses coklit dilapangan nanti, kata Hapis, akan minim sekali kemungkinan Bawaslu mendapatkan data.
Itu karena coklit dilakukan menggunakan smartphone dengan aplikasi e-Coklit.
“Kecuali apabila kawan-kawan pengawas meminta langsung saat coklit itu,” katanya.
Meski tidak mempunyai data valid, namun pihaknya sudah menyiapkan semua alat kerja pengawasan sehingga proses coklit ini tetap bisa mendapat pengawasan.