Dinilai Hadirkan Kesetaraan Parpol

Reporter: Muhammad Akta |

Editor: Muhammad Akta |

Jumat , 03 Jan 2025 - 21:07

Mahkamah Konstitusi saat membacakan amar putusannya terkait Pilpres.--

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO- Penghapusan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tonggak baru dalam demokrasi Indonesia.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, putusan MK itu mampu menghadirkan hak yang setara bagi setiap partai politik untuk untuk mencalonkan pasangan presiden-wakil presiden.

"Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat prinsip kesetaraan, tetapi juga membuka ruang kompetisi politik yang lebih adil dan inklusif, menghindarkan masyarakat dari polarisasi, dan memperluas alternatif pilihan bagi rakyat Indonesia," kata peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil dalam keterangannya, Jumat (3/1).

Ia menegaskan, tantangan implementasi tetap harus diantisipasi dengan baik. Pemerintah, DPR, KPU, dan seluruh pemangku kepentingan harus memastikan bahwa perubahan aturan ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem pemilu yang diakomodasi melalui revisi undang-undang pemilu yang saat ini telah masuk ke prolegnas.

"Dengan revisi Undang-Undang Pemilu yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025, DPR dan pemerintah diharapkan menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai dasar dalam merancang aturan pemilu yang baru," ucap Fadli.

Perludem percaya bahwa keputusan ini membuka jalan bagi terciptanya demokrasi yang lebih sehat, kompetitif, dan inklusif di Indonesia. Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung implementasi putusan ini.

Serta mendorong pemerintah dan partai politik untuk berkomitmen menciptakan sistem politik yang menjunjung tinggi hak memilih dan dipilih sebagai wujud kedaulatan rakyat.

"Putusan ini bukan hanya sebuah akhir, melainkan awal dari perjuangan panjang menuju demokrasi yang lebih baik bagi bangsa Indonesia," tegas Fadli.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal tersebut diputuskan dalam sidang perkara nomor 62/PUU-XXII/2024.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (2/1).

MK menyatakan, norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dinilai hadirkan kesetaraan parpol                             jakarta, jambiekspres.co- penghapusan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen oleh mahkamah konstitusi (mk) dinilai tonggak baru dalam demokrasi indonesia.
perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (perludem) menilai, putusan mk itu mampu menghadirkan hak yang setara bagi setiap partai politik untuk untuk mencalonkan pasangan presiden-wakil presiden. 
"langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat prinsip kesetaraan, tetapi juga membuka ruang kompetisi politik yang lebih adil dan inklusif, menghindarkan masyarakat dari polarisasi, dan memperluas alternatif pilihan bagi rakyat indonesia," kata peneliti perludem, fadli ramadhanil dalam keterangannya, jumat (3/1).
ia menegaskan, tantangan implementasi tetap harus diantisipasi dengan baik. pemerintah, dpr, kpu, dan seluruh pemangku kepentingan harus memastikan bahwa perubahan aturan ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem pemilu yang diakomodasi melalui revisi undang-undang pemilu yang saat ini telah masuk ke prolegnas.
baca juga:mk register pemohonan sengketa untuk 6 gugatan pilkada di provinsi jambi
baca juga:dpr bahas dampak putusan mk terhadap jumlah capres usai hapus presidential threshold
"dengan revisi undang-undang pemilu yang telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2025, dpr dan pemerintah diharapkan menjadikan putusan mahkamah konstitusi ini sebagai dasar dalam merancang aturan pemilu yang baru," ucap fadli. 
perludem percaya bahwa keputusan ini membuka jalan bagi terciptanya demokrasi yang lebih sehat, kompetitif, dan inklusif di indonesia. ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung implementasi putusan ini.
serta mendorong pemerintah dan partai politik untuk berkomitmen menciptakan sistem politik yang menjunjung tinggi hak memilih dan dipilih sebagai wujud kedaulatan rakyat. 
"putusan ini bukan hanya sebuah akhir, melainkan awal dari perjuangan panjang menuju demokrasi yang lebih baik bagi bangsa indonesia," tegas fadli.
sebelumnya, mahkamah konstitusi (mk) mengabulkan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. hal tersebut diputuskan dalam sidang perkara nomor 62/puu-xxii/2024.
"mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap ketua mk suhartoyo membacakan amar putusan di gedung mk, jakarta, kamis (2/1).
mk menyatakan, norma pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (pemilu) bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. 
baca juga:mk hapus presidential threshold, beri banyak pilihan untuk pengusulan paslon presiden dan wapres
baca juga:tiket capres kini murah meriah, mk cabut presidential threshold 20 persen
mk juga menyatakan bahwa pasal 222 yang mengatur terkait persyaratan capres-cawapres hanya dapat dicalonkan oleh parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi dpr atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," pungkasnya. (gwb)