MUARATEBO, JAMBIEKSPRES.CO–Konflik antara manusia dan gajah di Bentang Alam Bukit Tigapuluh kerap terjadi akibat tumpang tindih penggunaan ruang.
Untuk menangani hal ini, Seksi Observasi Wilayah III BKSDA Jambi, Farid, menjelaskan bahwa telah dibentuk forum-forum diskusi yang bertujuan menyusun langkah strategis dalam pengelolaan keberadaan gajah.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta organisasi konservasi menjadi kunci dalam upaya ini.
Forum diskusi ini berfokus pada mencari solusi untuk konflik ruang antara manusia dan gajah, dengan menyeimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat dan pelestarian habitat gajah.
“Manusia membutuhkan ruang untuk berkembang, namun kita juga harus melestarikan gajah sebagai bagian dari kekayaan hayati. Oleh karena itu, tata ruang harus dirancang dengan memperhatikan kebutuhan kedua belah pihak,” ujar Farid saat ditemui belum lama ini.
BACA JUGA:Pertimbangkan Aspek Konservasi, Bangun Lima Titik Perlintasan Gajah
BACA JUGA:Menjaga Keanekaragaman Hayati, Melindungi Gajah di Lancang Kuning
Pemerintah Kabupaten Tebo sedang menyusun tata ruang yang dapat mengakomodasi jalur pergerakan gajah.
Penataan ini mencakup penentuan zona-zona tertentu, seperti zona steril untuk gajah, zona waspada bagi masyarakat, dan zona abu-abu yang dapat digunakan bersama secara hati-hati.
Penataan ini diharapkan dapat mengurangi potensi konflik yang dapat menyebabkan kerugian material maupun korban jiwa.
Kematian Gajah dan Manusia Dorong Tindakan Preventif
Salah satu insiden yang menjadi perhatian adalah kematian tiga gajah dan seorang manusia dalam beberapa tahun terakhir.
Kejadian ini mendorong berbagai pihak untuk bekerja lebih keras dalam menjaga keselamatan baik bagi gajah maupun manusia.
Pohon sawit warga tidak tersisa karena diseranf gajah liar.--
Langkah-langkah seperti pemasangan pagar listrik ramah lingkungan sudah mulai diterapkan, yang bertujuan untuk menjadi penghalang aman tanpa membahayakan gajah.